MEDIASULTRA.CO.ID I KENDARI – Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka bersama Wakil Gubernur Ir. Hugua (ASR-HUGUA) secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025–2029. Kegiatan yang dirangkaikan dengan ekspos 100 hari kerja ASR-HUGUA ini berlangsung di Hotel Azizah Syariah, Kota Kendari, pada Selasa, 10 Juni 2025.
Kepala Bappeda Sultra, J. Rober dalam laporannya, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan forum penting dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025–2029, yang dirangkaikan dengan ekspose capaian 100 hari kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur. Kedua agenda ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam mengakselerasi pembangunan di Sultra sekaligus menjadi bentuk pertanggungjawaban publik atas jalannya pemerintahan.
Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melakukan penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, serta arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah, dengan memperhatikan aktivitas masyarakat dan dinamika pembangunan. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional dan daerah, guna mewujudkan pembangunan Sultra yang selaras, terarah, dan berkelanjutan.
Dalam sambutannya, Gubernur ASR menegaskan bahwa Musrenbang RPJMD Tahun 2025–2029 merupakan momentum strategis untuk menyusun arah kebijakan dan program prioritas pembangunan lima tahun ke depan. Dokumen ini menjadi panduan utama dalam penyusunan APBD tahunan, sehingga harus memuat visi, misi, tujuan, serta sasaran yang jelas dan sejalan dengan janji politik serta aspirasi masyarakat. Gubernur menekankan bahwa seluruh anggaran pembangunan berasal dari masyarakat, sehingga penggunaannya harus tepat sasaran dan menghasilkan dampak nyata bagi kesejahteraan.
Untuk itu, setiap program prioritas harus disusun berdasarkan pendekatan perencanaan yang komprehensif, baik dari sisi proses maupun substansi. Bappeda diminta untuk selektif dalam menyaring usulan dari perangkat daerah agar setiap program dapat saling bersinergi, menyelesaikan permasalahan masyarakat, dan memberikan efek berganda (multiplier effect), meskipun dengan keterbatasan anggaran.
Gubernur ASR memaparkan bahwa program 100 hari kerja difokuskan pada empat sektor prioritas, yaitu infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan agromaritim berbasis ketahanan pangan. Untuk mendukung capaian pembangunan jangka menengah, delapan program unggulan telah dijalankan, antara lain: Samudra, Mantu, Jamaah, Satria Kepulauan, Laris, Penggaris, Setara, dan Sportika. Semua program tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian tiga misi utama pembangunan Provinsi Sultra, yakni:
1. Mewujudkan masyarakat yang terjamin hak dan perlindungan sosialnya;
2. Menumbuhkan perekonomian melalui konektivitas dan penguatan potensi pertanian, maritim, serta dunia usaha; dan
3. Menguatkan birokrasi yang akuntabel, inovatif dan berintegritas Yang berpegang teguh pada nilai-nilai budaya, kearifan lokal dan religius.
Misi pertama diwujudkan melalui program-program di sektor pendidikan dan kesehatan. Dalam pendidikan, ASR telah meluncurkan program Penggaris (Perlengkapan Gratis untuk Siswa), pengembangan sekolah unggulan di SMA Negeri 1 Kendari, pemberian beasiswa daerah bagi pelajar dari seluruh kabupaten/kota, hingga revitalisasi asrama pelajar dan mahasiswa. Di sektor kesehatan, Pemerintah Provinsi berhasil melaksanakan operasi aneurisma pertama di Sultra, memperkuat layanan Sultra Health Service (SHS) sebagai program asuransi kesehatan masyarakat dan peletakan batu pertama pembangunan tiga rumah sakit daerah di Kabupaten Buton Tengah, Konawe Kepulauan, dan Kolaka Timur. Proyek strategis ini turut melibatkan Menteri Kesehatan RI, yang menandakan dukungan pemerintah pusat terhadap penguatan layanan kesehatan di wilayah Sulawesi Tenggara.
Misi kedua ASR-HUGUA, yaitu menumbuhkan perekonomian melalui konektivitas dan penguatan potensi pertanian, maritim, serta dunia usaha, difokuskan pada penguatan infrastruktur dan sektor agromaritim sebagai fondasi ekonomi yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengimplementasikan program strategis seperti JAMAAH untuk pembangunan dan rehabilitasi jalan antarwilayah, pembukaan Terminal Tipe B Lacararia di Kolaka Utara, pembangunan dermaga, program mudik gratis, hingga perbaikan rumah korban gempa di Kolaka Timur. Selain itu, sertifikasi tanah gratis melalui program PTSL dan pengembangan kebijakan ekonomi biru memperkuat basis ekonomi masyarakat berbasis sumber daya lokal. Peningkatan akses jalan provinsi untuk mendukung distribusi pangan, gerakan pangan murah, pasar tani, rehabilitasi lahan kritis, bantuan benih dan pupuk organik, serta penguatan Tempat Pelelangan Ikan di Kendari turut menjadi bagian dari agenda besar ini.
Pemerintah juga mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan melalui Program MANTU (modal usaha untuk ibu-ibu). Kebijakan-kebijakan ini terbukti efektif dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Hingga April 2025, inflasi Sulawesi Tenggara tercatat sebesar 1,71 persen, masih dalam batas aman target nasional sebesar 3 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa langkah-langkah konkret yang dijalankan telah memberikan dampak langsung terhadap kestabilan harga, pengendalian inflasi, dan kesejahteraan masyarakat secara luas.
Sementara itu, misi ketiga berfokus pada penguatan tata kelola pemerintahan. Gubernur ASR menekankan reformasi birokrasi melalui manajemen talenta ASN, sertifikasi kompetensi, dan seleksi PPPK untuk tenaga teknis, guru, serta tenaga kesehatan. Integritas birokrasi juga dikuatkan melalui penandatanganan pakta integritas oleh seluruh kepala perangkat daerah.
Dalam pemaparannya, Gubernur ASR menekankan bahwa pembangunan infrastruktur, khususnya jalan provinsi, menjadi prioritas. Hingga 2024, dari total 1.076,94 km jalan provinsi, sebanyak 66,57 persen sudah dalam kondisi baik. Targetnya, pada 2030 sebanyak 95 persen jalan provinsi berada dalam kondisi mantap dengan rata-rata peningkatan sepanjang 61 km per tahun.
Di sektor pendidikan, ASR-Hugua meluncurkan program beasiswa lima tahun bagi 1.000 siswa berprestasi dan kurang mampu, sebagai upaya pemerataan akses pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Semua program pembangunan harus tersistematis dan berbasis kajian matang. Anggaran berasal dari rakyat, maka penggunaannya harus akuntabel dan berdampak langsung,” ujarnya
Di bidang kesehatan, fokus pembangunan diarahkan pada perluasan jaminan kesehatan, peningkatan layanan dasar, serta penanggulangan penyakit menular seperti HIV/AIDS, TBC, dan malaria, khususnya di wilayah terpencil.
Sementara itu, di sektor ketahanan pangan berbasis agromaritim, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menetapkan target strategis untuk mencapai swasembada pangan melalui pencetakan sawah baru seluas 6.750 hektar selama periode RPJMD 2025–2029.
Sebagai penutup, Gubernur ASR mengajak seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) untuk terus berinovasi dan menggali potensi daerah guna mengakselerasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menegaskan bahwa upaya tersebut harus dilakukan secara kreatif, tidak monoton, dan tetap mengedepankan kesejahteraan masyarakat.
“Kami berdua berkomitmen untuk mendorong pembangunan yang adil dan berkelanjutan di semua sektor guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan daya saing daerah,” pungkas Gubernur ASR dengan penuh semangat.
Kegiatan tersebut turut dihadiri secara daring oleh Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud, Hadir pula Ketua DPRD Sultra, jajaran Forkopimda, Sekda Sultra, Bupati/Wali Kota se-Sultra atau perwakilannya, Kepala OPD Lingkup Pemprov Sultra, pimpinan instansi vertikal, BUMN/BUMD, akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. [**].
