MEDIASULTRA.CO.ID, KENDARI – Guna menekan inflasi di Kota Kendari Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Kota Kendari melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra). Kamis (21/9/2023).
Saat melakukan Kunker, Ketua KADIN Kota Kendari Fadli Tanawali didampingi pengurus KADIN Kota Kendari Aenul Anwar dan Ahmad Harianto, dan disambut hangat oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kendari Aldakesutan Lapae.
Dalam pertemuan yang digelar secara kekeluargaan tersebut, Fadli Tanawali mengungkapkan tujuannya berkunjung ke Disperindag ini semata-mata untuk menjalin tali silaturahmi sekaligus mencari solusi untuk menekan inflasi di Kota Kendari ini.
“Pasca saya terpilih sebagai Ketua KADIN Kota Kendari tepatnya tanggal 14 September 2023, saya sangat prihatin melihat di mana Kota Kendari urutan kedua setelah Ambon, walaupun sekarang ini mulai turun di skala nasional,” ungkap Fadli.
Lebih rinci Fadli menjelaskan bahwa di bulan Juni itu sekitar 5,81 persen, Juli 3,70 persen, Agustus 3,35 persen tingkat inflasinya. Jadi agak menurun.
Untuk itu Fadli berharap ini bisa ditekan karena yang lagi tren di lapangan sekarang ini adalah banyaknya antrian di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Maka dari itu dirinya meminta kepada Kepala Dinas Perindag agar bersama-sama merumuskan hal ini agar antrian di SPBU tidak terjadi lagi. Karena salasatu penyebab inflasi adalah sulitnya para pedagang mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM).
Menyikapi hal tersebut Kepala Dinas Perindag Alda Kesutan Lapae menuturkan bahwa Kota Kendari ini merupakan pusat dari 17 kota dan kabupaten di Sultra. Dan semua kebutuhan yang terbesar itu ada di Kota Kendari.
“Kita di Kendari ini tidak punya pangan yang cukup, baik dari pertanian dan peternakan. Tentu ini butuh distributor untuk mensuplai ke Kota Kendari. Tapi Alhamdulillah Kota Kendari ini dengan adanya tim yang solid yakni Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) akhirnya tingkat inflasi bisa ditekan sedikit,” ujarnya.
Jadi, lanjut mantan Camat Kadia ini, yang dijaga di sini bukan masalah kurangnya pasokan, melainkan penimbunan atau adanya spekulan-spekulan. Bila ditemukan seperti itu maka akan diberikan pemahaman bahkan sanksi adminitrasi.
Sementara terkait BBM, masih Aldakesutan Lapae, memang BBM mempengaruhi tingkat inflasi sekitar 80-90 persen.
“Sebenarnya ini agak susah juga, karena di sini kita berbicara masalah lintas, apalagi otoritas yang ada di Pertamina, kita tidak bisa terlalu jauh mencampuri. Jadi untuk menekan inflasi di Kota Kendari ini, kita hanya bisa memberikan instruksi agar masyarakat giat menanam cabe, bawang merah dan sayuran,” jelasnya.
Selain itu, tambahnya, Disperindag juga giat melakukan pasar murah di sebelas kecamatan dan 65 kelurahan, yang tentunya kerja sama dengan pihak pelaku-pelaku usaha.
“Terkait BBM, Disperindag cuma bertanggungjawab masalah TERA, yakni mengawasi kebenaran timbang dan takar. Karena izinnya tidak masuk ke perdagangan. Tapi kami bisa masuk di pengawasan, itupun hanya bisa melihat kondisi saja, misalnya di salasatu SPBU terjadi penumpukan atau penjualan liar, maka itu kita akan laporkan, apakah ke perizinan atau ke Depok Pertamina,” tutur Aldakesutan Lapae.
Dari pertemuan tersebut maka akan diagendakan akan dilakukan pertemuan kembali dan akan melibatkan pihak-pihak terkait untuk menekan inflasi di Kota Kendari. (Red).
