Mediasultra.co.id, Kendari – (PPID Utama Sultra), Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi daerah yang setiap minggunya melalui zoom meeting yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Mendagri RI) dilaksanakan di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra. Senin (18/9/2023).
Rakor secara virtual yang dilaksanakan serempak diseluruh Indonesia dipimpin langsung oleh Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri Tomsi Tohir Balaw, dihadiri sejumlah pejabat diantaranya Plt. Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Nyoto Suwignyo, Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Epi Sulandari, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan (PPHTP) Kementan Indah Sulistyo Rini, Jamdatun, Kasatgas Pangan Polri dan Brigjen TNI Eko Nursanto, serta semua Stekholder yang terkait pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
Turut hadir dari Jajaran Pemerintah Provinsi Sultra yakni Asiten I Sekda Sultra, Biro Perekonomian, Kadis Perindag, Kadis Ketapang, Kadis Tanaman Pangan dan Peternakan, Biro Pemerintahan, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Sultra, TGUPP, Perwakilan BPS, Karatina Pertanian Kendari serta Pejabat terkait.
Dalam arahannya Irjen Kemendagri Tomsi Tohir, menyampaikan bahwa masih terus berusaha untuk mengatasi khususnya berkaitan dengan beras yang sudah tiga minggu lebih ini terus naik dan belum menghasilkan penurunan yang signifikan. Untuk itu kondisi inflasi provinsi tercatat ada sepuluh provinsi tertinggi yakni, Papua Barat dengan inflasi gabungan kota (4,4) persen, Kalimatan Selatan (4,36) persen , Maluku Utara (4,32) persen, Jawa Timur (4,13) persen, Yogyakarta (4,06) persen , NTT (3,95) persen, Kaltim (3,82) persen, Kalbar (3,79) persen , Sulsel (3,53) persen dan Sulawesi Tenggara (3,52) persen.
Plt. Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adiningrat Widyasanti, menyampaikan paparan tentang indeks perkembangan harga minggu ke dua September 2023 bahwa adapun komoditas yang menjadi pemicu kenaikan IPH atau indeks perkembangan harga di minggu ke dua September dipicu oleh komoditas beras yang terjadi kenaikan harga di 341 kabupaten/kota, kemudian gula pasir di 340 kabupaten/kota dan cabai merah yang naik di 226 kabupaten/kota serta komoditas yang mengalami penurunan harga yakni bawang merah, bawang putih, telur ayam ras dan cabai rawit.
Sementara itu, Plh. Sekda Sultra Suharno menyampaikan bahwa provinsi Sultra masuk sepuluh besar yang laju inflasinya tergolong tinggi.
“Tadi kita sudah simak bersama alasannya kita masuk sepuluh besar provinsi yang laju inflasinya tergolong tinggi 3,52 persen. Sementara untuk tingkat nasional 3,27 persen sehingga perlu adaya upaya yang cepat dan terukur untuk penanganan laju inflasi yang masuk sepuluh besar saat ini. Di Provinsi Sultra yang andil dalam laju inflasi yakni bensin, beras, angkutan udara, rokok keretek filter dan angkutan-angkutan. Dari lima komoditas tersebut yang paling tinggi inflasinya adalah bensin,” jelas Suharno.
Kadis Ketapang Sultra menyampaikan bahwa terkait cadangan pangan pemerintah dalam penyaluran diperuntukan untuk bulan Oktober, November dan Desember Karena harga beras bergejolak selama tiga Minggu.
“Untuk itu Bapak Presiden memerintahkan untuk diajukan ke bulan September, Oktober November, dan pertanggal 14 kemarin kita sudah launching untuk penyaluran bantuan cadangan pangang Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Ini sebesar 225.516 keluarga penerima manfaat (KPM),” ungkapnya.
Dari tanggal 14 kemarin, lanjut Kadis Ketapang, sampai hari ini sudah menyalurkan sebesar 8.400 KPM yang sudah tersalur, khususnya di Kota Kendari, karena berasnya sendiri sudah siap semua karena kemasan baru tiba pada tanggal 14, dan itu dilalakukan pengecekan kualitas beras dan berat.
“Sehingga Perum Bolug melakukan packing sehingga hari Senin ini secara serempak diseluruh kabupaten dan kota melakukan penyaluran, serta sudah memiliki jadwal dan pada tanggal 28 September ini akan selesai 100 persen, tadi dilaporkan memang data keluarga menerima manfaat ini mutlak dari Kementerian Sosial. Kami masih kurang 18.000 belum terdata sambil menunggu bain-on bain-address kekurangan tersebut kami melakukan percepatan untuk penyaluran bagi bain-on bain-address yang sudah jelas maka sudah kita lakukan penyaluran,” ujarnya.
Kadis Ketapang juga menambahkan bahwa hari ini Baubau sudah melakukan penyaluran, kemudian besok dilanjut Buton. Jadi totalnya 225.516 KPM yang mendapat bantuan beras sepuluh kilo di bulan September, aepuluh kilo di Oktober dan sepuluh kilo di November. Jadi satu keluarga menerima manfaat mendapatkan 30 kilo.
Untuk itu diharapkan dengan disalurkan ini maka gejolak harga beras yang ada di pasar akan segera terkendalikan, sehingga inflasi bisa dikendalikan, untuk itu dilakukan percepatan.
“Sementara terkait dengan program sigap SPHP ini siap jaga harga pasar melalui program SPHP (Stabilisasi Pasukan dan Harga Beras) dilaunching pada tanggal 28 Agustus kemarin, sehingga Sultra saat ini sudah punya 110 mitra,” terang Kadis Ketapang.
“Untuk penjualan beras SPHP tentunya beras dengan harga yang terjangkau sudah ada 110 titik kios yang menjual beras SPHP, kami masih terus melakukan pemetaan dan akan terus menambah jumlah kios-kios yang ada di Sulawesi Tenggara untuk bermitra dengan Bulog menjual beras program SPHP. Sehingga masyarakat kita bisa menjangkau beras dengan harga yang relatif terjangkau,” tuturnya.
Provinsi Sulawesi Tenggara, sambungnya memiliki cadangan pangan Pemerintah Provinsi sebanyak 192,11 ton beras masih di gudang Bulog. Dan itu memang akan peruntukan manakala terjadi hal yang tidak terduga dan terjadi kenaikan harga yang sudah melampaui batas sekitar 30 persen.
“Beras premium di Sulawesi Tenggara terjadi penurunan dari harga yang ditetapkan atau harga eceran tertinggi, dan beras medium memang terjadi lonjakan sekitar 13,14 persen kenaikan,” pungkasnya. (W/Red).
