Mediasultra.co.id, Kendari – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Komjen Pol (P) DR. (H.C) Andap Budhi Revianto, S.I.K.,M.H mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi di daerah yang setiap minggunya melalui zoom meeting yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri RI) dilaksanakan di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra. Senin (11/9/2023).
Rakor secara virtual yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia dipimpin langsung oleh Mendagri RI Tito Karnavian, dan dihadiri sejumlah pejabat diantaranya Plt. Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, Sektretaris Utama Badan Pangan Nasional Sarwo Edhy, Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Epi sulandari, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan (PPHTP) Kementan Indah Sulistyo Rini, Wakasatgas Pangan Polri, Brigjen TNI Dr. Eko Nursanto, Para Forkopimda seluruh Indonesia, serta semua Stakeholder yang terkait pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
Turut hadir dari Jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yakni Asisten II Sekda Sultra, Kepala BI Sultra, Kepala Badan Pusat Statistik Sultra, Kepala Bulog Sultra, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Sultra, Kejati Sultra, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemprov, Karantina Pertanian Kendari serta Pejabat terkait.
Saat zoom meeting Mendagri RI Tito Karnavian mengungkapkan bahwa inflasi di Bulan Agustus tahun 2023 di banding Agustus tahun 2022 (year on year) diangka 3,27 persen, dari data Bulan Juli ke Agustus terjadi deflasi yaitu –0,02 persen sehingga terjadi penurunan secara umum.
“Dan pada Bulan Desember tahun 2022 ke Bulan Agustus 2023 inflasinya 1,43 persen artinya cukup terkendali dan ada beberapa komoditas yang menyumbang inflasi pada minggu yang lalu yakni beras, cabe rawit dan cabe merah. Dengan harapan dapat diimbangi dengan gerakan tanam di tiap-tiap daerah, terutama yang terjadi kenaikan harga cabe merah dan cabe rawit,” terang Mendagri.
Sedangkan untuk masalah beras, lanjut Tito, perlu memperkuat serapan dan produksi dalam negeri yakni Bulog dan badan pangan sedang bekerja keras untuk memperkuat stok atau cadangan beras pemerintah termasuk dengan mekanisme importasi dari luar negeri.
“Untuk menekan harga kenaikan beras perlu dilakukan interprensi di tingkat pusat oleh badan pangan nasional, Bulog dan melalui mekanisme bantuan sosial (Kementrian Sosial),” ujarnya.
Untuk itu Mendagri berharap agar daerah-daerah dapat terus mengecek cadangan beras di masing-masing daerah dan terus bekerjasama dengan Bulog untuk mengecek setiap hari kenaikan harga beras di daerah masing-masing, untuk dicarikan solusi misalnya dengan memberikan bantuan sosial dari Pemerintah Daerah (Pemda) baik dari dana angaran reguler, Bansos mau pun juga belanja tidak terduga dan mengharapkan adanya inovasi dan kreasi dari teman-teman Pemerintah Daerah baik kepala daerah maupun Satgas pangan daerah untuk mengatasi agar kenaikan harga beras tidak memberatkan masyarakat.
Lebih lanjut Tito sampaikan bahwa ada beberapa atensi Presiden RI pada rapat koordinasi nasional terkait pengendalian inflasi tahun 2023 yakni pertama apresiasi kepada tim pengendali inflasi pusat dan daerah, kedua melakukan pemantauan terkait ketersediaan dan harga beras, ketiga integrasi data stok, neraca pangan daerah betul-betul dipegang, keempat cek terus ketersediaan stok, harga-harga pangan, awasi system dan jalur distribusi, kelima tingkatkan cadangan pangan di daerah, keenam optimalkan fiskal daerah untuk mengendalikan inflasi, ketujuh penguatan sarana prasarana pertanian.
Sementara itu Plt. Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adiningrat Widyasanti, menyampaikan paparan tentang tinjauan indeks perkembangan harga minggu pertama Bulan September 2023.
“Kami melihat bahwa secara nasional jumlah kabupaten dan kota yang mengalami kenaikan IPH naik 22 persen dari minggu sebelumnya, sehingga sebagian besar kenaikan IPH terjadi di wilayah luar Jawa,” kata Amalia.
“Ada beberapa catatan penting yang menjadi perhatian kita komoditas penyumbang utama kenaikan IPH disejumlah kabupaten dan kota sampai dengan minggu pertama September 2023 ada 3 (tiga) komoditas yaitu cabai merah, beras dan gula pasir. Ada kabar baiknya bawang merah, bawang putih dan telur ayam ras ini menjadi penyumbang utama penurunan IPH di sejumlah kabupaten dan kota di minggu pertama September,” sambungnya.
Lanjut Amalia, penurunan cabai merah ini sudah mulai menurun walaupun di level perbaikan penurunan dari harga cabai merah, harga beras dimohon perhatian komoditas beras masih tren meningkat sampai dengan minggu pertama Bulan September 2023.
“Jadi tren kenaikan harga beras ada kenaikan, perlu kita waspadai adalah perkembangan gula pasir di mana gula pasir kalau kita lihat secara historis tiga (3) bulan terakhir ada tren kenaikan walaupun bertahap harga gula pasir cenderung merata di seluruh wilayah tidak terlalu besar bila kita bandingkan cabai merah dan cabai rawit. Dan kami selalu memonitoring harga pangan dan pasar yaitu gula pasir ditingkat global karena India merupakan sumber kedua import gula pasir kita setelah Thailand, kita akan memantau terus kebijakan mengenai gula pasir di pasar global,” tuturnya.
Pada September dan Oktober 2023, produksi, masih Amalia, beras nasional diperkirakan lebih rendah dari total kebutuhan konsumen beras yang mencapai 2,55 juta ton perbulan.
Pada kesempatan tersebut, Pj Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto menyampaikan ada enam (6) tantangan nasional pada tahun 2023 dan tahun 2024 mendatang yang berpotensi serta berdampak pada Provinsi Sultra yakni, pertama terus berkelanjutannya disrupsi logistic global sehingga sulit menekan inflasi nasional terutama di kelompok komoditas pangan, kedua perubahan iklim ekstrem termasuk El-nino berdampak pada semakin tingginya temperature dan kekeringan ekstrim menurunkan daya adaptabilitas dan produktivitas tanaman yang mengancam ketahanan pangan, ketiga muncul kepermukaan ketimpangan antar segmen ekonomi masyarakat yang tercermin dalam gini rasio.
“Dan keempat lunturnya kepedulian dan kohesi sosial yang sebelumnya cukup kuat pada saat pandemic covid-19, kelima menguatkan tuntutan masyarakat agar pemerintah dapat memberikan jaminan keamanan (pangan, energy, air dan Kamtibmas dan kepastian hukum di tengah ketidakpastian global, serta yang keenam tahapan Pemilu 2024 yang berpotensi kembali mempolitisasi masyarakat serta tantangan pasca Pemilu 2024 untuk mengembalikan trust terhadap pemerintah,” ungkap Pj Gubenur Sultra.
Lebih jauh Andap Budhi Revianto menjelaskan bahwa untuk kondisi inflasi Sultra per Agustus 2023 sebesar 3,52 persen YOY, diatas rata-rata nasional sebesar 3, 27 persen YOY. Namun secara month to month Sultra mengalami deflasi sebesar 0,12 persen.
“Inflasi Sulawesi Tenggara dipantau dari 2 (dua) Kota yakni Kota Kendari sebesar 3,35 persen secara YOY dan Kota Baubau sebesar 4,11 persen secara YOY. Dengan rata-rata harga pangan pokok dan strategis di tingkat konsumen sampai dengan tanggal 10 September 2023 cenderung fluktuatif dan ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga dibanding minggu lalu yakni beras premium naik sebesar 0,11 persen, beras medium 0,07 persen, telur ayam ras 0,01 persen, minyak goreng curah 1,01 persen dan ada juga yang mengalami penurunan harga seperti cabai rawit merah, bawang merah, cabai merah kriting,” pungkas Pj Gubernur Sultra. (Red).
