Kendari, mediasultra.co.id – Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara (Pusako FH Unsultra) menggelar Bazaar yang dirangkaikan dengan dialog publik yang berlangsung d warkop empat enam satu, Kita Kendari, Sulawesi Tenggara. Jum’at (14/07/2023).
Bazaar dan dialog yang bertemakan hak-hak Konstitusional warga negara pada sektor pertambangan tersebut menghadirkan tiga (3) narasumber yakni La Ode Muhammad Taufik, S.H.,M.H, La Ode Hidayat dan Dzulfijar, S.H dan dihadiri oleh sejumlah tamu undangan dari berbagai lembaga internal maupun eksternal kampus.
Ahmad Kasim, selaku panitia mengungkapkan bahwa tujuan dari tema yang diangkat kali ini bahwa betapa pentingnya membangun kesadaran hukum yang berkaitan dengan hak-hak konstitusional di sektor pertambangan. Mengingat sekarang ini Sultra telah menjadi ikon nasional dalam perbincangan sektor pertambangan.
“Saat ini kita menyandang status mahasiswa dan mahasiswi tidak hanya berbicara saja pada tataran diskusi, maka perlu aksi nyata dalam hal memperjuangkan hak-hak masyarakat termasuk diri kita sendiri,” kata Ahmad.
“Kita bisa saksikan bersama, sudah banyak kasus-kasus pertambangan yang hanya mengekploitasi untuk memperoleh keuntungan pribadi dan kelompok tertentu saja tanpa memberikan efek positif untuk kemaslahatan rakyat banyak yang membutuhkan,” sambungnya.
Hal senada juga disampaikan oleh La Ode Muhammad Taufik, menurutnya perlu membangun sebuah pengawasan yang by sistem, bukan by institusi yang saat ini tidak efektif, serta sentralisasi kewenangan dalam hal penerbitan ijin-ijin usaha di bidang pertambangan yang menyebabkan potensi korupsi sangat besar, dan itulah yang terjadi hingga saat ini.
Sementara itu, La Ode Hidayat, menuturkan bahwa perlunya merefleksi diri bahwa ada kecenderungan diri yang menonjolkan sisi ekonomi.
“Di mana ketika kita sudah mempunyai power atau kekuatan untuk menentukan perubahan, lalu kemudian terdapat tawaran dan kenyamanan maka kecendrungan untuk terjun dalam potensi jurang yang gelap alias membelok ke tujuan awal untuk memperbaiki, itulah fakta yang ada di lapangan, dan inilah yang perlu di evaluasi,” ungkapnya.
Dikatakan juga oleh Dzulfijar bahwa tentu perlunya peran serta mahasiswa untuk menyadarkan hak-hak konstitusional, khususnya kepada masyarakat awam, serta melakukan gerakan-gerakan advokasi di tengah-tengah masyarakat.
Untuk diketahui, Bazaar dialog tersebut merupakan kegiatan pra deklarasi pembentukan Pusako Fakultas Hukum Unsultra, yang akan di gelar pada tanggal 21 Juli mendatang tepatnya Minggu depan yang insya Allah akan dilaksanakan di Kampus Universitas Sulawesi Tenggara.
Sumber : Leciz
