News  

Gelar Rapat Bersama DPRD Konut, Ruksamin Serahkan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022

Avatar photo

Konawe Utara, mediasultra.co.id – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Konawe Utara (Konut) menggelar rapat dengan agenda penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2022 yang berlangsung di Aula DPRD Konut, Sulawesi Tenggara (Sultra). Rabu (14/06/2023).

Saat penyerahan dokumen Raperda ke DPRD Konut, Bupati Konawe Utara H. Ruksamin didampingi oleh wakil Bupati Konut H. Abuhaera dan dihadiri oleh Forkopimda dan OPD.

Dalam sambutannya H. Ruksamin menyampaikan rasa syukurnya kepada Allah SWT, karena hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2022 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Konawe Utara, pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang terus mendorong dan Nota Pengantar LPP-APBD TA.2022 memberi masukan-masukan untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah,” ucapnya.

Ruksamin juga menyampaikan bahwa semua itu tidak terlepas dari hasil kerja keras semua pihak.

Baca Juga:  Pj Gubernur Sultra Serahkan Bantuan Beasiswa dan Dua Ribu Paket Sembako di Muna Barat

“Perolehan predikat tersebut tidak terlepas dari hasil kerja keras kita semua serta pihak lainnya. Saya mengharapkan agar Tahun Anggaran (TA) ini kita dapat lebih memperbaiki lagi proses pengelolaan keuangan terutama kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan serta sistem pengendalian intern yang lebih memadai. Sehingga tahun depan kita dapat mempertahankan predikat yang telah kita peroleh,” ujar Ruksamin.

Bupati dua periode ini tak lupa mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan Raperda laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2022.

“Semoga dengan penyampaian Raperda ini, proses pemerintahan dan pembangunan bisa kita selenggarakan secara lebih baik lagi di masa mendatang, sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, serta terwujudnya masyarakat Konawe Utara yang lebih sejahtera dan berdaya saing,” harap Ruksamin.

Lebih lanjut Ruksamin menjelaskan bahwa konstruksi hukum pengaturan atas penetapan dan evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diatur dalam pasal 31 ayat (1) Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, dan pasal 320, pasal 321, pasal 322, dan pasal 323 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta pasal 194, pasal 195, pasal 196 dan pasal 107 peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh kepala daerah kepada masyarakat melalui DPRD dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diwujudkan melalui persetujuan bersama kepala daerah dengan DPRD. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan bagian dari pertanggungjawaban keuangan daerah yang diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan.

Baca Juga:  Dari 17 Kabupaten dan Kota di Sultra, MCP Kota Kendari Berada Diperingkat Pertama

“Laporan keuangan merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas. Terkait dengan pertanggungjawaban keuangan daerah, nota pengantar LPP-APBD TA.2022 setidaknya ada 7 (tujuh) laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah yaitu, neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, hal ini sebagai amanat dari Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan,” jelas Ruksamin.

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, tambahnya, merupakan bentuk dari akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bidang pengelolaan keuangan daerah maupun tata kelola keuangan daerah. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diwujudkan dengan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembahasan antara DPRD bersama kepala daerah, pengambilan keputusan, dan penetapan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah.

Baca Juga:  Penjabat Bupati Koltim: Ada 6 Poin Sasaran Prioritas Pembangunan Rencana Kerja Pemda

“Meskipun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2022 yang disampaikan seluruhnya telah dilakukan audit oleh BPK perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan meraih opini WTP. Namun bukan berarti laporan keuangan yang telah disampaikan tanpa kekurangan dan kelemahan. Kami menyadari masih terdapat beberapa catatan yang harus ditindaklanjuti. Seperti pengelolaan aset,” pungkasnya.

Laporan : Abdul Haris.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!