Konawe, mediasultra.co.id – Pemerintah Desa (Pemdes) Kapoiala Baru menggelar Musyawarah Desa (Musdes) penetapan Alokasi Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2023. Kamis (12/01/2023).
Musdes yang digelar di rumah Kepala Desa Kapoiala Baru, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara di hadiri oleh Kepala Desa, Camat Kapoiala Baru, Babinsa, Ketua BPD, Pendamping Desa, dan kepala dusun serta sejumlah masyarakat Desa Kapoiala Baru.
“Alhamdulillah Pagu anggaran tahun 2023 sudah keluar, untuk itu kita akan melakukan penetapan skala prioritas yang akan kita laksanakan tahun ini,” ucap Ketua BPD Desa Kapoiala Baru Samsuddin saat membuka Musdes tersebut.
Samsuddin juga menyampaikan bahwa sekira bulan September lalu telah dilaksanakan musyawarah pengusulan.
“Sekira bulan Agustus atau September, kita telah melaksanakan rapat pengusulan. Namun apabila kita mengacu dari semua usulan yang masuk, maka tidak akan ada yang selesai 100 persen. Karena berdasarkan Pagu yang keluar sebesar Rp. 776.515.000,-. Namun ada keputusan dari pusat yang mengatur mengenai Bantuan Langsung Tunai (BLT) paling sedikit 10 persen dan paling banyak 25 persen, kemudian program ketahanan pangan sebesar 20 persen, dan dana operasional Pemerintah Desa sebesar tiga (3) persen. Berdasarkan hal tersebut maka sisa anggaran sekitar Rp. 500 juta yang tersisa,” jelas Samsuddin.
Untuk itu dirinya berharap agar sisa anggaran tersebut difokuskan ke satu (1) titik yakni pembangunan balai serba guna, karena ini juga masuk dalam usulan.
Di tempat yang sama Rustam, Camat Kapoiala Baru sangat mengapresiasi apa yang akan dibangun oleh Pemdes Kapoiala Baru yakni balai serba guna, karena ada beberapa keuntungan apabila balai serba guna tersebut dibangun, pertama undangan tidak lagi ditujukan ke rumah kepala desa, dan masyarakat juga bisa menggunakan bangunan tersebut, serta kegiatan-kegiatan desa bukan lagi di rumah kepala desa, tapi di gedung balai serba guna tersebut.
Pada kesempatan tersebut Camat Kapoiala juga menyampaikan bahwa terkait persolan stunting perlu diadakan sosialisasi.
“Persoalan stunting bukan hanya tanggung jawab kepala desa, melainkan tanggung jawab kita semua, untuk itu perlu diadakan sosialisasi terkait stunting tersebut. Agar kita bisa mencegah penyakit stunting. Karena gedung semewah apapun tanpa didukung oleh jiwa dan raga tidak akan bermanfaat,” ujar Rustam.
Selain persolan stunting, kata Rustam, Kapoiala ini sudah darurat Narkoba. Ini merupakan tanggung jawab kita semua.
“Terkait Narkoba tersebut, kami sudah diskusi dengan Kapolsek supaya ada edukasi kepada keluarga tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba, dan itu disetujui oleh Kapolsek. Untuk itu diharapakan agar Dana Desa (DD) disisipkan sebagian untuk melaksanakan edukasi dan sosialisasi terkait bahaya Narkoba,” harap Rustam.
Sementara itu Samsul selaku pendamping desa menyampaikan bahwa secara moril mendukung program-program yang ada di Desa Kapoiala Baru.
“Terkait prioritas penggunaan DD di Kapoiala Baru tahun 2023, yakni BLT minimal 10 persen, 20 persennya ketahanan pangan. Sementara untuk program stunting kalau bisa dikolaborasikan dengan ibu PKK. Begitu juga dengan Narkoba, kita sudah gelar Rakor dengan Danramil dan Kapolsek, dan itu ada program sosialisasi terkait bahaya penyalahgunaan Narkoba. Karena ini masuk dalam kriteria Kemendes Mitigasi Bencana Non Alam atau bencana sosial,” beber Samsul.
Terkait pembangunan balai desa, lanjut Samsul, secara moril mendukung yang penting disepakati, dan dipastikan bahwa lahan pembangunannya tidak potensi sengketa dan itu harus dilengkapi secara tertulis, karena jangan sampai bangunannya sudah selesai dan dikemudian hari ada yang menuntut.
Dalam pantauan media ini, dari tiga (3) dusun yang ada di Desa Kapoiala Baru semua sepakat dan setuju akan dibangunnya balai serba guna. (Red).
