News  

Bersama Pemda Sultra, KPK Gelar Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Tahun 2022

Avatar photo

Kendari – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rapat koordinasi pemberantasan korupsi tahun 2022 bersama Pemerintah Daerah (Pemda) Sulawesi Tenggara (Sultra) dan 17 Kepala Daerah kabupaten dan kota se-Sultra, bertempat di salasatu hotel di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Rabu (23/3/2022).

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango menjelaskan, pemberantasan korupsi harus dilakukan secara bersama-sama bukan hanya menjadi tanggung jawab KPK, sehingga KPK terus berupaya melakukan pencegahan dengan memperbaiki sistem yang ada.

Dia menjelaskan, KPK memiliki enam tugas pokok, di mana tugas pertama ialah melakukan tindakan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi. Bila terjadi Operasi Tangkap Tangan (OTT) hingga beberapa kali disuatu daerah maka seharusnya ada tindaklanjut dengan memperbaiki sistem yang ada sehingga hal serupa tidak terjadi lagi.

Baca Juga:  Dinas Pertanian Konut Gelar Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian dan Peternakan

“Pencegahan dengan perbaikan sistem, menutup semua celah atau peluang yang menimbulkan perilaku koruptif,” ungkapnya.

Tugas KPK selanjutnya melakukan koordinasi dengan instansi yang melakukan pemberantasan korupsi dan pelayanan publik, monitoring sistem penyelenggaraan negara,  supervisi terhadap instansi pemberantasan korupsi, serta penindakan.

Nawawi menegaskan, tugas KPK melakukan koordinasi ini erat kaitannya dengan peringatan atau warning.

“Sebenarnya, peringatan, warning itu ketika kita datang dan bicara seperti ini, bahwa upaya-upaya penindakan harus dilakukan kalau tindakan pencegahan seperti ini tidak memberikan hasil,” tegasnya.

Upaya pencegahan juga dilakukan melalui intervensi Monitoring Center for Prevention (MCP) dengan melakukan intervensi pada delapan sektor yang rawan terjadinya korupsi.

Sementara itu, Wali Kota Kendari Sulkarnain mengaku, meskipun Kota Kendari memiliki nilai MCP tertinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara, namun masih perlu banyak perbaikan.

Baca Juga:  Program Kasuari, Pembuatan Kandang Babi untuk Keluarga Andre Jack Dimiye

“3, 4 tahun terakhir ini kelihatan progressnya di 2020 kita masih di angka 80, kemudian 2021 kemarin Alhamdulillah sudah naik diangka 90 ini terus kita jaga, mudah-mudahan ini bisa kita pertahankan,” ungkapnya.

Menurutnya, dari tujuh intervensi MCP KPK di Kota Kendari, beberapa aspek perlu diperbaiki diantaranya, optimalisasi pendapatan daerah dan pengelolaan aset daerah.

Rakor ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) pengadaan barang dan jasa oleh bupati dan wali kota se-Sultra serta pelantikan penyuluh anti korupsi.

Laporan : Sri.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!