Ikuti Rakor, Bupati Surunuddin: Realisasi Pendapatan Daerah Konsel Tahun 2021 Berada di Angka 101,57 Persen

Kendari – Bupati Konawe Selatan, H. Surunuddin Dangga, ST.,MM mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi APBD tahun anggaran 2021 dan Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 kabupaten dan kota se-Sulawesi Tenggara. Bertempat di hotel Claro, Kota Kendari, Rabu (26/1/2022).

Rakor yang dibuka Wakil Gubernur Sultra, Lukman Abunawas dihadiri langsung Plh Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Agus Fatoni secara virtual dari Jakarta. Sedangkan Kepala Pusdatin Kementrian dalam negeri, Asmawa Tosepu hadir secara fisik.

Termasuk Bupati Konawe Selatan, H. Surunuddin Dangga, dan sejumlah Kepala daerah se-Sultra. Jajaran Forkopimda Sultra, kepala instansi vertikal, pimpinan DPRD, serta para Kepala OPD Kesehatan se-Sultra dan kepala perwakilan bank Indonesia, juga hadir para pimpinan tinggi pratama lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dalam kesempatan tersebut, Plh. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Dr Drs A Fatoni MSi memberikan arahan terkait percepatan realisasi APBD secara daring. A Fatoni mengatakan Kemendagri memberikan solusi agar realisasi anggaran berjalan secara maksimal. Salasatunya melalui skema pengadaan dini.

Baca Juga:  Pj Bupati Koltim Hadiri Penyerahan Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 21 Tahun 2021

“Ada 4 strategi percepatan APBD, pertama Pemda harus melakukan pengadaan dini atas pengadaan barang dan jasa sejak awal bulan Juli dan Agustus TA sebelumnya, melakukan percepatan realisasi dengan tidak menunda administrasi pertanggungjawaban,” ungkapnya.

Selanjutnya, membuat rencana kegiatan dan penjadwalan per triwulan, secara konsisten. Penunjukan pejabat pengelola keuangan daerah dan pejabat fungsional selaku koordinator dan sub koordinator diutamakan menjadi KPA dan PPTK.

Sementara itu, Wagub Sultra, Lukman Abunawas mengungkapkan rakor evaluasi ini merupakan bentuk tanggungjawab bersama, dalam percepatan roda pembangunan di Sulawesi Tenggara. Selain itu, untuk mengetahui seberapa besar serapan anggaran tahun 2021. Yang kemudian menjadi bahan evaluasi dan perbaikan di tahun 2022.

Baca Juga:  Lantik dan Rotasi Eselon II dan III,  Bupati Konsel: Kadis yang Dikukuhkan Hasil Job Fit, Bukan Dipilih Sesuka Hati

“Kita komitmen melakukan pengelolaan keuangan dengan baik, profesional, porposional, transparan, bertanggungjawab, dan memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan,” ungkapnya dihadapan para peserta rapat.

Tantangan kedepan adalah bagaimana upaya yang dilakukan untuk tetap mempertahankan keberhasilan. Dengan tetap mengedepankan prinsip meningkatkan kualitas perencanaan anggaran. Memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal, efesien, efektif dan akuntabel.

Komitmen tersebut diungkapkan pula oleh Bupati Konsel, H Surunuddin Dangga ST MM. Ia menuturkan untuk realisasi pendapatan daerah Konsel tahun 2021 berada di angka 101,57 persen.

“Untuk realisasi pendapatan melebihi 100 persen. Namun untuk realisasi belanja, masih ada yang tidak terealisasi seperti pinjaman yang masuk diperubahan tahun 2022 ini,” ujarnya disela sela Rakor tersebut.

Baca Juga:  Ditunjuk sebagai Pj Kepala Desa Lambale, Putra Daerah Ini Inginkan Perubahan

Dirinya menekankan, Pemda Konsel akan melakukan langkah strategis untuk memaksimalkan realisasi pendapatan dan belanja. Utamanya dalam melaksanakan anggaran APBD tahun anggaran 2022.

“Kita mendorong serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di tahun 2022 semaksimal mungkin, dengan langkah langkah yang strategis,” ungkapnya.

Sebagai informasi, dalam Rakor tersebut dilakukan penyerahan piagam penghargaan Realisasi belanja APBD terbaik tahun 2021. Untuk terbaik I Pemkab Kolaka Utara, II Pemkab Konawe Utara dan terbaik III Pemkab Buton Selatan.

Kemudian penyerahan piagam penghargaan capaian vaksinasi Covid-19 terbaik di Sulawesi Tenggara. Terbaik I Pemkot Kendari, II Pemkab Konut dan III Pemkab Kolaka. Dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi pegawai honorer dan pegawai non ASN Provinsi Sulawesi Tenggara.

IKP- Diskominfo Konsel.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *