Pj Bupati Koltim Hadiri Penyerahan Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 21 Tahun 2021

Avatar photo

Kolaka Timur – Penjabat (Pj) Bupati Kolaka Timur Ir. Sulwan Abunawas, M.Si hadiri penyerahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 21 tahun 2021 tentang pembentukan perangkat daerah Kabupaten Kolaka Timur, yang bertempat di Aula Kantor DPRD Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Selasa (21/12/2021).

Dalam sambutannya Sulwan Abunawas menjelaskan bahwa suksesnya suksesnya pelaksanaan tugas pemerintahan perlu didukung dengan adanya perangkat daerah sebagai unsur pemantu bupati atau kepala daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan kota.

“Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah,” jelas Sulwan.

Sehubungan dengan ini, lanjut mantan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sultra, tepatnya pada tahun 2016 yang lalu Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kolaka Timur menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kolaka Timur, dengan cacatan jika terdapat urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah belum maksimal dalam pelaksanaan tugas dikarenakan kecilnya bentuk perangkat peningkatan tipologi atau tipe perangkat daerah melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

Baca Juga:  Kunker ke Sultra, Presiden Bakal Resmikan Bendungan Ladongi di Koltim

“Berdasarkan hal tersebut, tepatnya pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur kembali bersama DPRD Kabupaten Kolaka Timur menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur, dengan catatan yang sama, yaitu apabila terdapat urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah belum maksimal dalam pelaksanaan tugas dikarenakan kecilnya bentuk perangkat daerah maka daerah kabupaten dan kota dapat mengusulkan kembali peningkatan tipologi atau tipe perangkat daerah melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah,” papar mantan Kepala OPD Provinsi Sultra.

Hal ini, lanjut Sulwan, menjadi dasar kami di tahun 2021 kembali mengusulkan peningkatan tipologi beberapa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dan kota. Alhamdulillah usulan tersebut telah disetujui melalui surat Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 060/5477 tentang rekomendasi hasil perbaikan data urusan Pemerintahan Kabupaten Kolaka Timur.

Baca Juga:  Wabup Konsel Soroti Minimnya Kepala OPD yang Sudah Ikuti Vaksinasi

“Beberapa usulan pemerintahan yang dimaksud diantaranya,

1. Urusan pemerintahan bidang keuangan yang insaallah akan dibentuk menjadi 2 dinas atau badan, yaitu Badan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Kolaka Timur, dan
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

2.Urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang semula dari 2 (dua) bidang menjadi badan tipe B dengan jumlah 3 (tiga) bidang.

3.Urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga yang sebelumnya bergabung dalam Dinas Pendidikan menjadi Dinas Kepemudaan dan Olahraga tipe B, dan

4. Urusan pemerintahan bidang pendidikan yang sebelumnya bergabung dengan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga menjadi dinas pendidikan tipe B,” jelas sulwan.

“Dengan diterimanya rekomendasi peningkatan tipologi dan daerah, selanjutnya Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur mengusulkan Raperda tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur untuk dibahas bersama DPRD Kabupaten Kolaka Timur,” tambahnya.

Baca Juga:  Panglima TNI Dampingi Presiden Joko Widodo Kunker ke Sultra

“Adapun beberapa Organisasi perangkat Daerah (OPD) yang mengalami pengusulan peningkatan tipologi dan perubahan atau penyesuaian nama diantaranya,

1.Dinas Pangan menjadi Dinas Ketahanan Pangan

2.Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

3. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian menjadi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik.

4. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menjadi Dinas Pariwisata dan eLEkonomi Kreatif.

5. Satuan Polisi Pamong Praja menjadi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran.

6.Badan Politik dan Pemerintahan Umum menjadi Badan Sesatuan Bangsa dan Politik.

7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah menjadi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah.

8. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang semula berbentuk badan tipe C berubah menjadi badan tipe B. Pungkas Sulwan yang juga mantan camat di Konawe ini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!