Menyoal Tunggakan Pajak, DPRD Konawe Gelar RDP Bersama Pihak VDNI dan OSS

Konawe – Masih dengan persoalan tunggakan pajak PT. Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) dan Obsidian Steanles Steel (OSS), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konawe menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dengan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan Forum Mahasiswa Pemerhati Investasi Pertambangan (FORSEMESTA) yang turut dihadiri oleh pihak perusahaan dalam agenda rapat tersebut juga turut dihadiri oleh beberapa Non-Governmental Organization (NGO) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Kamis (2/12/2021).

Di depan awak media Andri Togala selaku presidium FORSEMESTA mengatakan bahwa terkait dengan tunggakan pajak dari kedua perusahaan raksasa ini kalau pihak Pemerintah Daerah (Pemda) Konawe serius menanggapi persoalan ini, saya pikir tidak akan sampai selarut ini, akhirnya tunggakan pajak dari kedua perusahaan tersebut membengkak.

Baca Juga:  Diduga karena Sakit Hati, Pengawas PT DLA Tewas Ditikam

Andri juga menegaskan kepada DPRD Konawe agar segera bertindak tegas dengan mengeluarkan surat rekomendasi permberhentian aktivitas penggunaan air yang diserap di sungai Konaweeha dan penggunaan listrik non Perusahaan Listrik Negara (PLN).

“Saya juga mendesak kepada DPRD Konawe agar segera mengeluarkan surat rekomendasi permberhentian aktivitas penggunaan air yang diserap di sungai Konaweeha dan penggunaan listrik non Perusahaan Listrik Negara (PLN), sebelum kedua perusahaan tersebut melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak.

Sementara itu Wais Meronda selaku perwakilan dari Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi Tenggara menjelaskan bahwa sebenarnya sudah sejak tahun 2016 sudah dikeluarkan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) kepada pihak Virtue dan OSS.

“Kami telah mengeluarkan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) kepada pihak Virtue dan OSS sebagai rujukan untuk mendapatkan Surat Izin Penggunaan Air Permukaan (SIPAP) di Kementerian PUPR,” ucap Wais Meronda.

Baca Juga:  Gelar RDP dengan PT. KIC dan Masyarakat Baito, Ketua DPRD Konsel: DPRD Bersama Aliansi akan Lakukan Klarifikasi Ulang

Sehuhungan hal tersebut Wahyudi Agus selaku PTL Virtue menjelaskan bahwa ada beberapa dokumen yang perlu dilengkapi salasatunya izin dari BWS.

“Bukannya kami tidak mau membayar pajak, akan tetapi ada dokumen yang perlu kami lengkapi mulai izin dari BWS dan beberapa dokumen lainnya. Sementara saat pengajuan izin ke Kementerian, dokumen kami ditolak dan harus direvsisi,” kata Wahyudi.

Dalam RDP tersebut Komisi II DPRD Kabupaten Konawe, Herman Pagala mengatakan akan melakukan peninjauan lapangan ke perusahaan VDNI dan OSS.

“Kami akan melakukan peninjauan lapangan ke perusahaan VDNI dan OSS, sebelum kami mengeluarkan surat rekomendasi dan punishment (sanksi) terhadap kedua perusahaan tersebut,” pungkas Herman.

Baca Juga:  Ungkap Peran Tionghoa dalam Pendirian ITB, Alumni Lemhannas Apresiasi Tulisan Ong Han Ling

Catatan :

Penulis: Ja'a AsbaraEditor: Hasan Basri

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *