KENDARI – Peringati Hari Anti Korupsi se-Dunia (Hakordia) tahun 2021, Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Sulawesi Tenggara (Sultra) bakal bertandang ke Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI). Hal itu disampaikan oleh Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) PPWI Sultra La Songo dalam pesan tertulisnya ke media ini. Jumat (26/11/2021).
Menurut La Songo, korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang harus dihadapi dengan cara yang luar biasa pula, karena itu patut melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam mengurangi angka Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di negeri yang kita cintai ini. Maka dari itu sebagai upaya menumbuhkan kesadaran publik dan peran serta masyarakat telah ditetapkan bahwa tanggal 9 Desember merupakan Hari Anti Korupsi se-Dunia (Hakordia).
“Sehubungan dengan hal tersebut, selaku organisasi pewarta yang menaungi kurang lebih dari 40 media dan sejumlah warga di Sultra bakal betandang ke KPK-RI” kata La Songo.
“Tentu dengan kedatangan kami di KPK-RI, bukan hanya sekedar bertandang saja, tapi kedatangan kita di sini sebagai bentuk untuk menyuarakan ketimpangan-ketimpangan terkait penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ada di kabupaten, kota dan provinsi,” sambungnya.
Untuk itu dirinya meminta kepada seluruh pengurus PPWI Sultra agar segera mempersiapkan data-data yang selama ini telah dikumpulkan.
“Ada beberapa data dugaan kourupsi yang terjadi mulai dari kabupaten dan kota serta provinsi yang dihimpun dari beberapa anggota PPWI Sultra, yang terjadi sejak tahun 2018-2021. Maka itu saya meminta kepada seluruh pengurus PPWI Sultra agar data-data tersebut segera disiapkan. Nanti kita bersama-sama mempresur di KPK-RI pada hari anti korupsi se-Dunia,” pinta La Songo.
Adapun data-data yang dimaksud, masih La Songo yakni terkait realisasi anggaran infrastruktur jalan, baik kota, kabupaten dan provinsi, rehap gedung sekolah, rehap gedung kantor, pengadaan sapi, pengadaan alsintan, pengadaan alat perikanan, dan realisasi anggaran dana covid-19 dari tahun 2020-2021.
“Meski sudah ada data yang akan kita bawa ke KPK-RI, tapi tidak menutup kemungkinan masih ada data baru yang akan masuk ke DPD PPWI. Untuk itu saya menghimbau kepada seluruh pengurus PPWI Sultra kalau masih ada data, agar segera dimasukkan ke DPD PPWI Sultra, supaya kita kaji dan telaah bersama, setelah itu kita masukkan dalam daftar merah catatan DPD-DPC PPWI Sultra untuk di bawa ke KPK-RI,” jelasnya.
Tak lupa dirinya juga menyerukan kepada seluruh pengurus besar PPWI Sultra baik DPD maupun DPC agar mempersiapkan diri untuk ikut serta dalam agenda PPWI Sultra.
“Selaku Ketua DPD PPWI Sultra saya serukan kepada pengurus besar PPWI Sultra baik DPD maupun DPC yang ingin ikut serta dalam agenda PPWI Sultra bertandang ke KPK-RI, supaya mulai sekarang mempersiapkan diri,” pungkasnya.
