Ekobis  

Tokoh Generasi Muda Tapunggaya Dukung Percepatan Produksi Nikel PT Antam

Wanggudu – Percepatan operasi produksi pengolahan ore nikel PT Aneka Tambang Tbk (Antam) di Blok Mandiodo pasca putusan Mahkamah Agung dan dihidupkannya kembali SK serta diterbitkannya sertifikat CnC (Clean and Clear) oleh ESDM mendapat dukungan salah satu tokoh pemuda di Kecamatan Molawe.

Didin Tosepu berharap Antam telah menyiapkan solusi sebagai upaya kongkrit meredakan kesenjangan sosial ekonomi, dan meredakan timbulnya riak-riak di tengah masyarakat saat tidak lagi beroperasinya sejumlah IUP yang dinyatakan
tumpang tindih dengan PT Antam.

Menurut Didin, Eksistensi PT Antam identik dengan kehadiran negara untuk mengayomi masyarakat lingkar tambang dan menuntaskan adanya kecenderungan berbagai persoalan yang kemungkinan ditinggalkan sejumlah pemegang IUP sebelumnya. Diantaranya pembayaran kompensasi sebesar Rp 60 juta per bulannya bagi pemilik lahan yang sudah menjadi komitmen masyarakat dengan salah satu pemilik IUP swasta lainnya.

Baca Juga:  Kemenag Baubau Tanda Tangan Kerja Sama dengan IAIN Kendari

Lanjutnya, Komitmen pembayaran kompensasi lahan masyarakat sejak beberapa tahun lalu sudah berjalan oleh para kontraktor yang
melakukan produksi di salah satu IUP perusahaan swasta tadinya. Lantas pembayaran kompensasi ini terhenti dengan masuknya PT Antam, ini juga yang akan menjadi salah satu permasalahan yang perlu diselesaiakan di Blok Mandiodo.

“Jadi, kontraktor yang masuk JO itu membayar terus setiap bulan sekalipun dia mau produksi atau tidak produksi setelah satu bulan itu harus dia membayar Rp 60 juta kepada pemilik lahan. Tapi semua itu terhenti karena masuknya PT Antam, dan semua pendapatan-pendapatan masyarakat pemilik lahan akhirnya terhenti,” ungkapnya saat berbincang dengan awak media di Wanggudu, Selasa (05/10/2021).

Baca Juga:  Ali Mazi Hadiri HUT ke-54 Bank Sultra dan Lounching ATM DRIVE THRU Bank Sultra

Didin juga berharap agar PT Antam membuka kesempatan bagi masyarakat sebagai tenaga kerja lokal dan merangkul pengusaha kontraktor lokal untuk bekerja di wilayah konsesi IUP nya, seperti halnya PT Lawu yang mendapatkan JO eksklusif dari PT Antam untuk melaksanakan kontrak produksi pada lahan konsesi IUP Antam, begitu juga dengan kontraktor lokal agar bisa diberdayakan.

Selain itu kata Didin, masalah lingkungan hidup tidak bisa kita pungkiri cenderung sangat jauh dari perhatian, kita tidak bisa menutup mata atas pencemaran dan kerusakan lingkungan di Blok Mandiodo yang perlu singkronisasi dengan pemerintah untuk dibenahi.

“Salah satu contohnya, nelayan kita sudah setengah mati mencari ikan. Nah dengan masuknya Antam kerusakan lingkungan dan pencemaran bisa diatasi dengan penerapan regulasi dan aturan sistem pertambangan yang baik dan pegelolaan lingkungan diarea tambang,” jelasnya.

Baca Juga:  KSO MTT Terbukti Mampu Mendorong Usaha UMKM Masyarakat Lingkar Tambang

Sejumlah kekhawatiran perlu perhatian penanganannya sambung Didin, diantaranya ancaman longsor dan kerusakan lingkungan dari area penambangan yang ditinggalkan perlu diseriusi selain permasalahan tenaga kerja yang bisa saja menimbulkan gejolak sosial yang tidak diinginkan.

“Belum lagi permasalahan sosial ekonomi lainnya yang menjadi tugas Antam sebagai bahan kajian seperti uang debu, uang kompensasi tongkang karena tongkang itu diberikan kompensasinya sebesar Rp 6 juta per desa. Begitu juga warga yang lahannya berada diarea Jetty itu tadinya dibayarkan per pengapalan selain dana CSR bagi masyarakat di lingkar tambang. Inilah yang perlu dicermati PT Antam dalam rangka percepatan produktivitasnya,” terang Didin.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *