Hukrim  

Gelar Aksi Demo, P2BMK Minta Dinas ESDM Sultra agar Segera Hentikan Aktivitas PT. Sriwijaya Raya

Avatar photo

KENDARI – Gelar aksi demo Persatuan Pemuda Buton-Muna-Konut (P2BMK) meminta kepada Polda Sultra agar memeriksa pimpinan PT. Sriwijaya Raya terkait dugaan melakukan pertambangan tanpa memiliki dokumen Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB), dan menghentikan segala bentuk aktivitas PT. Sriwijaya Raya serta mengabaikan putusan MK No. 225/K/2014. Hal itu disampaikan oleh jenderal lapangan P2BMK dalam pernyataan sikapnya. Kendari (29/6/2021).

Menurut Sahril jenderal lapangan P2BMK di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Sriwijaya Raya merupakan wilayah dengan status tumpang tindih, sehingga tidak dibolehkan adanya aktivitas pertambangan di wilayah tersebut.

“Dan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 448.k, dan surat yang dikeluarkan oleh ESDM Sultra pada tanggal 18 Desember 2018 berupa sanksi administratif penghentian sementara,” kata Sahril.

Baca Juga:  Pembunuhan Wartawan Marak, Ketum PPWI: Pemerintah Jangan Abaikan Keselamatan Pekerja Media

“Sementara pantauan kami di lapangan PT. Sriwijaya Raya masih eksis melakukan kegiatan pertambangan bahkan melakukan pengapalan atau pengiriman or nikel,” sambungnya.

Ini jelas masih Sahril, pelanggaran yang tidak dapat ditolelir dan dibiarkan sehingga berdasarkan kajian dan hasil investigasi meminta dengan tegas kepada pihak pemangku kekuasaan untuk segera mengambil tindakan yang tegas dan nyata.

“Itulah beberapa persoalan pertambangan yang muncul saat ini di wilayah Konawe Utara terkhusus di Desa Tapunggaya, Kecamatan Molawe. Untuk itu kami juga meminta kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) agar segera menghentikan segala aktivitas PT. Sriwijaya Raya berdasarkan surat yang telah dikeluarkan pada tanggal 18 Desember 2018,” terangnya.

Baca Juga:  Terkait Kisruh KK, Istri Pemilik Kopi Kapal Api Diduga Kuat Lakukan Penggelapan Pajak

Selain itu ia juga meminta kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk memeriksa Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Amdal).

“Kami juga meminta kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk memeriksa Dokuman Amdal yang diduga sampai hari ini tidak jelas keberadaannya dan kegunaannya, sehingga pihak terkait harus bertanggungjawab atas kejahatan lingkungan yaitu pencemaran pesisir laut Tapunggaya yang di mana tempat tersebut sering digunakan untuk mencari ikan,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!