Hukrim  

PT. GMS Diduga Cemari Laut, Poros Muda Sultra: Harus Disanksi

Avatar photo

KENDARI – PT Gerbang Multi Sejahtera (GMS) merupakan perusahaan tambang yang bergerak dibidang mineral bijih nikel yang beraktivitas di Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Poros Muda Sulawesi Tenggara melalu pesan tertulisnya ke media ini. Kendari. Minggu, (20/6/2021).

Ketua Umum Poros Muda Sultra Jefri Rembasa, S.T menjelaskan bahwa tentunya dengan hadirnya perusahaan tersebut dapat memberikan angin segar terhadap masyarakat setempat.

“Namun sangat disayangkan, rupanya kehadiran PT. GMS justru membawa malapetaka bagi masyarakat Kecamatan Laonti. Pasalnya, dalam melakukan pemuatan nikel telah terjadi dugaan pencemaran lingkungan laut akibat tenggelamnya kapal tongkang yang memuat nikel milik PT. GMS,” ucapnya.

Baca Juga:  Kapolda Sulsel Gelar Konferensi Pers Terkait Pengungkapan Sabu di Kampus UNM Parang Tambung

Dengan tenggelamnya kapal tongkang tersebut, lanjut Jefri, tentunya bijih nikelpun ikut terjatuh di dasar laut, sehingga potensi terjadinya kerusakan dan tercemarnya biota laut pasti terjadi.

Atas dasar itulah ia juga mendesak pihak Gakkum KLKH untuk melakukan penyelidikan atas dugaan pencemaran laut di wilayah kerja PT. GMS.

“Kami dari Lembaga Poros Muda mendesak Gakkum KLHK untuk turun kelokasi terjadinya pencemaran lingkungan laut tersebut,” desak Jefri.

Di sana sangat jelas, masih Jefri, telah terjadi pencemaran lingkungan, pihak berwajib harus segera melakukan penyelidikan dan menetapkan tersangka atas insiden kelalaian tersebut. Aturan yang dilanggar juga jelas UU No. 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

Baca Juga:  Terkait Maraknya Peredaran Rokok Ilegal di Sultra, Ketua DPD GSPI Sorot Kinerja Bea Cukai

“Bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah),” tegas mantan Ketua HIPPMA Konsel ini.

Alumni teknik tambang UHO Kendari ini pun menduga bahwa tenggelamnya kapal tongkang dapat disebabkan karena tidak pernah dilakukannya Docking Suvey kapal. Dan hal tersebut melanggar aturan pelayaran.

“Pada prinsipnya belum bisa kita sebut siapa dalang atau yang akan bertanggung jawab penuh atas insiden tenggelamnya kapal. Karena jangan sampai kapal tongkang yang dipakai tidak pernah di Docking alias tidak laik pakai,” terang Direktur Eksekutif Study Mining Center ini.

Baca Juga:  Kapolri Bakal Sikat Siapapun yang Terlibat TPPO

Yang pasti, tutur Mantan Aktivis HMI Kendari ini, di lokasi sudah terjadi pelanggaran, sehingga kita serahkan sepenuhnya oleh pihak berwajib melakukan penyelidikan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!