Hukrim  

PT BPS Kebal Hukum, Poros Muda Uji Kemampuan KPK RI

KENDARI – Tak pernah tersentuh hukum, PT Babarina Putra Sulung (BPS) akhirnya di adukan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) di Jakarta. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Poros Muda Sulawesi Tenggara (Sultra) Jefri Rembasa, S.T melalui pesan tertulisnya ke media ini. Kendari. Minggu (28/03/2021).

Menurut Jefri, aduannya di KPK diterima oleh Bu Devi. Dan Alhamdulillah beliau merespon positif dan beliau juga mengatakan kalau KPK akan segera menindak lanjuti aduan yang disampaikan teman-teman dari daerah. Semua aduan pasti kami tindaklanjuti,” kata Jefri

“Kami adukan PT Babarina Putra Sulung (BPS) ke KPK karena kami melihat penegak hukum di daerah dinilai lemah dan tidak berdaya,” sambungnya.

Baca Juga:  Kembalikan Kepercayaan Diri Wartawan, PPWI Minta Pelaku Terorisme Terhadap Kemerdekaan Pers Dihukum Mati

Adapun yang kami adukan itu lanjut Jefri terkait dugaan kami di mana PT BPS ini kami duga telah merugikan negara ratusan milyar rupiah atas aktivitas dugaan penambangan bijih nikel di Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka.

“Izin yang dikantongi PT PBS itu adalah Izin Usaha Pertambangan (IUP) bebatuan bukan izin penambangan biji nikel. Namun aktivitasnya diduga melakukan penambangan biji nikel,” beber Jefri.

Mantan aktivis HMI Kendari itu menegaskan akan terus mengawal aduannya di KPK.

“Untuk memastikan mafia tambang di Bumi Anoa segera ditangkap, maka aduan ini akan kami kawal terus sampai tuntas. Kami yakin KPK RI bisa membongkar mafia tambang di Sultra,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *